news,  sekretariat

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Memaparkan Potensi dan Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri pada acara Forum Diskusi Pelaksanaan Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024

Tanjungpinang – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S. K. M., M. Si Memaparkan Potensi dan Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri pada acara Forum Diskusi Pelaksanaan Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, Kamis (29/2) di Aula Wan Seri Beni, Dompak – Tanjungpinang.

Pemaparan tersebut disampaikan langsung dihadapan Tim Penilai PPD, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari:
A. Tim Penilai Independen:

  1. Prof. Ridwan Sutriadi, MT., Ph. D
  2. DR. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA
  3. Prof. Benedictus Raksaka Mahi, M. Sc., Ph. D
  4. Dr. Rudiarto Sumarwono
  5. Ir. Agnes Aristiarini, MA
    B. Tim Penilai Utama
  1. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP
  2. Ir. Tubagus Achmad Chusni, MA, M. Phil
  3. Dr Ir. Subandi, M. Sc
  4. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

Misni menyampaikan Gebrakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Ansar Ahmad mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi diatas angka nasional, IPM naik, angka kemiskinan menurun, Angka Lama Sekolah baik, Stunting berkurang sehingga Kepri lebih maju dari kawasan Sumatra.

Dua strategi pengembangan wilayah yang dirancang pemerintah Kepri yaitu Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Natuna, Anambas, Lingga (NAL) menjadi magnet bagi investor untuk mengembangkan Industri Pengolahan, Elektronik, Garment, Shipyard, Industri Halal, dan Kawasan Wisata Terpadu Exclusive di Lagoi dan Nongsa, Batam yang menjadikan Kepri urutan ke 3 Kunjungan Wisawatan terbesar se-Indonesia.

Pemerintah Kepri yang didukung oleh stakeholder juga mendirikan sekolah Fokasi dikawasan FTZ agar dapat memenuhi kebutuhan Industri, sehingga berdampak pada pengurangan pengangguran karna siswa yang sudah menyelesaikan studinya langsung bisa bekerja.

Sedangkan di wilayah Natuna, Anambas, dan Lingga Pemerintah mengoptimalkan pengembangan Industri Perikanan dengan mendirikan tempat Pengolahan dan Pelelangan Ikan dalam rangka mencegah Ilegal Fishing, bahkan para Nelayan juga diberi bantuan Kapal agar hasil tangkapannya lebih optimal.

Misni juga menjelaskan, Program Transformasi Ekonomi yang digagas Bappenas juga berdampak pada pengembangan wilayah Kepri, seperti Pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pengembangan Pelantar 1&2, revitalisasi Pulau Penyengat yang merubah Pulau Sejarah tersebut menjadi Icon Baru Objek Wisata Religi berkelas Dunia.

Pemerintah Kepri juga gencar melakukan pembangunan Infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan Konsep Crosscuting dan Kolaborasi seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pelantar, dermaga, rehab rumah, instalasi listrik dll.

Berbagai insentif juga diberikan kepada masyarakat seperti Jamkesda, BPJS bagi Nelayan, Asuransi Honorer/THL dan Pendirian Rumah Singgah agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, hingga saat ini capaian Imunisasi Dasar Kepri sudah lengkap diatas 90%, bahkan cakupan JKN Provinsi Kepri sudah mencapai angka 2,7 juta orang atau 96%.

Kepala Bappeda Kepri juga menjelaskan keberhasilan Provinsi Kepri menurunkan angka stunting karna berbagai Inovasi yang di kembangkan oleh tim berjalan dengan baik, pemerintah juga memberi bantuan/ stimulus kepada pendamping, stakeholder terkait ikut bergerak dan peduli pada pencegahan stunting, perusahaanpun turut memberikan dana CSR, adanya Desa Percontohan bentukan Perguruan Tinggi, Bapak asuh, dan program pencegahan Stunting lainnya.

Pemberian Beasiswa, Asrama, Transportasi Sekolah, dan Program Kelas Jauh bagi pelajar di pulau-pulau terdepan juga menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program rintisan berupa sekolah perempuan dalam rangka Pemberian Beasiswa, Asrama, Transportasi Sekolah, dan Program Kelas Jauh bagi pelajar di pulau-pulau terdepan juga menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program rintisan berupa sekolah perempuan dalam rangka pemulihan psikologis, program rintisan ini juga bertujuan agar partisipasi lama sekolah dan indeks Jender meningkat.

Kepala Bappeda Kepri menyampaikan Provinsi Kepri termasuk berani menetapkan indeks budaya masuk dalm Visi dan Misi serta dokumen RPJPD. Misni mengapresiasi langkah Bappenas yang memasukkan Indeks Budaya dalam salah satu indikator pada dokumen RPJPN.

Menurut Misni, tanpa budaya kita akan kehilangan jati diri, perwujudan cinta budaya tersebut tidak hanya dalam bentuk bangunan bercirikan budaya namun mesti diejawantahkan dalam tingkah laku, kepribadian, dan karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Diketahui, Inovasi yang diikutsertakan dalam PPD adalah Gemaekraf. Gemaekraf merupakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah provinsi Kepri bagi pelaku UMKM agar tetap survive menghadapi pandemi dan masifnya perkembangan teknologi marketplace. Dengan platform digital ini, pelaku UMKM dapat memasarkan produknya dipasar lokal bahkan internasional.

Diketahui, Tim Penilai PPD juga melakukan kinfirmasi dan cross cek kesesuaian data kepada stakeholder seperti, BPS, Anggota DPRD, Akademisi, OPD Kabupaten/Kota, PDAM, Asosiasi Pengusaha, Pelaku Usaha UMKM, Insan Pers, Budayawan, Perwakilan Nelayan, Forum Anak, Tenaga Ahli Perencana, Perwakilan Disabilitas, dan sejumlah pihak lainnya.

Hasil verifikasi faktual dilapangan data-data dan informasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kepri Sesuai dan Terkonfirmasi Valid.

Komentar Dinonaktifkan pada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Memaparkan Potensi dan Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri pada acara Forum Diskusi Pelaksanaan Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024