KEPALA BAPPEDA PROV. KEPRI MENGHADIRI ACARA CENTRAL STRATEGIC WORSHOP UNTUK PERSIAPAN DECISION POIN 2 KEGIATAN OPTION & FEASIBILITY STUDY GOOD PRACTICE INFRASTRUCTURE PROJECTS PROGRAM HIBAH MCC COMPACT-2.
KEPALA BAPPEDA PROV. KEPRI MISNI, S.KM, M.Si MENGHADIRI ACARA CENTRAL STRATEGIC WORSHOP UNTUK PERSIAPAN DECISION POIN 2 KEGIATAN OPTION & FEASIBILITY STUDY GOOD PRACTICE INFRASTRUCTURE PROJECTS PROGRAM HIBAH MCC COMPACT-2. Hotel CK, Tanjungpinang, Kepulauan Riau Senin, (19/02/2024).
Dalam sambutannya Misni menyampaikan Ditetapkannya Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi penerima dana hibah MCC tentunya sangat mengembirakan kami, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan antar pulau yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 96% wilayahnya berupa lautan dengan luasan total wilayah darat dan lautnya lebih kurang 425 ribu Km dan tersebar dalam bentuk pulau-pulau kecil, yang memiliki jumlah 2.408 pulau dengan terdapat 394 pulau yang berpenghuni, dan 22 pulau yang merupakan pulau-pulau terdepan yang menjadi acuan penarikan titik batas NKRI dengan negara tetangga.
Tentunya dengan kondisi Geografis tersebut menjadi tantangan dan juga memiliki peluang yang sangat besar bagi pemangku kepentingan dan investor untuk dapat berinvestasi. Didalam memaksimalkan potensi Kewilayahan tersebut, bahwa Provinsi Kepulauan Riau haruslah memiliki Visi dan Misi yang jelas didalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada, salah satunya yaitu Percepatan pembangunan Infrastruktur guna peningkatan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
Begitu juga untuk 4 provinsi lainnya Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara, memiliki karakteristik khas daerah masing-masing untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan infrastruktur dan perekonomian wilayah
Dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah untuk menarik investasi strategis di 5 Provinsi, kita semua telah bersama-sama para pemangku kepentingan dan juga Tim Konsultan PwC telah dilakukan kajian untuk proyek yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai langkah pertama atas kajian tersebut di provinsi Kepulauan Riau, saat ini sedang dirumuskan beberapa opsi proyek untuk dapat mengoptimalkan manfaat proyek, yang mencakup peningkatan efisiensi logistik, memperkuat posisi Tanjungpinang sebagai pelabuhan tradisional regional yang menyediakan layanan angkutan antarpulau, peningkatan dan perlindungan kekayaan warisan budaya di sekitar Pelabuhan, perlindungan dan penciptaan lapangan kerja bagi pekerja dan masyarakat setempat, serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan penumpang.
Selain dari pada itu, Dalam perjalanannya, telah disepakati Strategic Case pada Decision Point 1 yaitu : “Mengembangkan Fasilitas Pelabuhan terpadu dan efesiensi pelabuhan yang ada sambil memperkenalkan proposal bisnis baru yang layak secara ekonomi dan mendukung pengembangan pelabuhan dan menjaga karakter kawasan pelabuhan”.
Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi yang sesuai bagi masyarakat dengan mempertimbangkan arah pengembangan Kota Tanjungpinang sebagai fokus pariwisata, serta keinginan untuk memusatkan kunjungan kapal tradisional ke Pulau Bintan pada satu kawasan yang terintegrasi.
Berdasarkan Strategic Case tersebut maka intervensi yang direncanakan akan berupa :
1. Optimalisasi produktivitas pelabuhan dan penggunaan Pelabuhan Kuala Riau dalam memperkuat distribusi logistik dan transportasi pelabuhan rakyat.
2. Penyusunan Rencana Induk Tata Guna Lahan yang efektif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan masyarakat sekitar pelabuhan.
3. Pembangunan kembali Pelabuhan Kuala Riau sejalan dengan rencana induk tersebut.
Bapak, Ibu dan Saudara serta Hadirin yang saya Hargai,
Misni juga menyampaikan bahwa Decision Point 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 untuk provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan, terutama terhadap :
1. Kelengkapan data pendukung dan analisis kuantitatif untuk mendukung Strategic Case;
2. Analisis keterkaitan pelayanan Pelabuhan Kuala Riau dengan pelabuhan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Interaksi atau relasi Pelabuhan Kuala Riau dengan kawasan pemukiman di sekitarnya.
Penyempurnaan tersebut diharapkan mampu memperdalam proses penyiapan Decision Point 2. Akan faktor tersebutlah saya harapkan Pelabuhan Kuala Riau ini kedepannya akan dapat:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kapal penumpang PELRA dan penumpang dengan tersedianya dermaga tambat yang baik dan nyaman berupa dermaga apung yang responsif terhadap gender, aman dan nyaman buat anak-anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus;
2. Tersedianya ruang-ruang yang baik dan nyaman yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas perdagangan, ruang kebutuhan ibu dan anak, mushollah, parkir, pergudangan dan perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kapal barang dan pemilik barang dengan lancar dan cepatnya kegiatan bongkar muat sehingga mempersingkat port stay di pelabuhan;
4. Memberikan solusi terhadap pergerakan lalu lintas di CBD Kota Tanjungpinang
5. Menurunnya emisi gas dari kendaraan barang yang melayani kegiatan bongkar dan muat barang akibat efisiensi pergerakan kendaraan barang.
Tentunya kita semua berharap juga 4 provinsi-provinsi yang lain didalam pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh Konsultan PwC dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah masing-masing provinsi agar dapat menjadi strategi untuk meningkatkan infrastruktur serta pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat.
Diakhir paparannya Misni juga menyampaikan besar harapan Masyarakat Kepri melalui Central Strategic Workshop menuju Decision Point 2, koordinasi dan kolaborasi bersama yang telah terbangun dapat terjaga dan berkelanjutan, sehingga Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau di Provinsi Kepulauan Riau dan juga pengembangan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara mampu memperkuat sistim transportasi dan logistik, terintegrasi, tanggap investasi, serta selalu berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat dan daerah dapat terwujud.