Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S.K.M., M.Si, menghadiri diskusi percepatan transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan terpercaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, bertempat di ruang Rapat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau.
Tanjungpinang (30 Januari 2024).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S.K.M., M.Si, menghadiri diskusi percepatan transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan terpercaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, bertempat di ruang Rapat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau.
Diskusi yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet RI, Edwin J.H. Wuisang, tersebut dimulai dengan keynote speech dari Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet RI, Purnomo Sucipto, S.H., L.L.M. Dalam kesempatan itu, Purnomo menyampaikan bahwa tujuan diskusi ini adalah dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
Selain Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Darwis Sitorus dan Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto. Misni dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan SPBE dan SDI di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks SPBE Kepri yang sudah dikategori “Baik” dan Indeks Maturitas SDI Kepri yang sudah dilevel “Terdefinisi”. Misni juga menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan SPBE dan SDI ini. Akan tetapi, menurut Misni, Pemerintah Pusat harus lebih meningkatkan pembinaannya kepada Daerah agar program ini dapat berjalan lebih baik lagi.
Sementara itu, Darwis memaparkan peran BPS sebagai pembina data statistik di daerah dan bagaimana komunikasi sudah terjalin dengan baik terutama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terakhir, Teguh menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, telah terjadi 22 kali serangan cyber terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dan berhasil diatasi dengan baik. Teguh juga menuturkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang tengah mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik.