Kepri Masuk 5 Besar Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kepri Masuk 5 Besar Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tanjungpinang – Kepala Bappeda Kepri, Misni, SKM., M.Si menyampaikan Sambutan pada kegiatan Bimtek Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/2) di Hotel Harmoni One Jl. Raja M. Tahir Batam Center, Kota Batam.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) tersebut dihadiri oleh Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo, Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN, Dr. Heru Tjahyono, dan peserta dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika se – Provinsi Kepri.
Misni menyampaikan bahwa kedepan, tantangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkat dan kompleks, seiring dengan era digital yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas di berbagai bidang dan sektor kehidupan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam menciptakan good governance, guna mewujudkan aspirasi masyarakat.
Untuk itu, dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan komitmen dan kerja keras serta kesungguhan bersama, di berbagai jenjang pemerintahan maupun perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
Misni menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini tercermin dari capaian WTP selama 12
(dua belas) tahun berturut-turut.
“Bahkan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. menerima anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat dengan kategori ‘informatif’ yang diserahkan oleh Presiden RI diwakili oleh Menko Polhukam RI Mahfud MD di akhir Tahun 2022 lalu, meloncat langsung dua tangga dari tahun sebelumnya 2021 yang hanya dinilai ‘Cukup Informatif’.
Lebih lanjut, Misni menyampaikan bahwa Provinsi Kepri juga termasuk 5 besar Provinsi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dalam kategori Daerah dengan Kemampuan Keuangan Rendah sesuai Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2022 (PMK 116/PMK.07/2021). Tentunya kami memberikan apresiasi atas kinerja yang luar biasa teman-teman OPD dan Tim Teknis IPKD Provinsi Kabupaten dan Kota se – Provinsi Kepri”, Ungkap Misni.
