Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara online

Tanjungpinang – Kabid Perencanaan Perekonomian dan SDA, Harry Prima Putra, M.Si mewakili Kepala Bappeda Kepri Misni, S. KM.,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara online, Rabu (8/2) di ruang rapat Bappeda Kepri lt. 2 Dompak, Tanjungpinang.

Rapat tersebut dipimipin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh Satgas Pangan Polri, JAMDATUN Kejagung RI, Dirjen PDN Kemendag, Dirjen Kementerian Perhubungan, Waka Bais TNI, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat, Gubernur, Forkopimda, Bupati, Walikota, Sekda, Inspektorat, Bulog, Kadin, Kepala OPD yang membidangi urusan Pertanian, Perdagangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM se-Indonesia.

Adapun Agenda Rapat Koordinasi tersebut adalah Pembahasan Langkah Konkrit Penanganan Inflasi di Daerah Tahun 2023.

Diketahui, inflasi Provinsi Kepri secara tahunan pada bulan Desember yang juga menjadi inflasi keseluruhan tahun 2022 tercatat sebesar 5,83% (yoy). Adapun komoditas utama penyebab inflasi Provinsi Kepri pada Desember 2022 antar lain angkutan udara, aneka sayuran, telur ayam ras, dan rokok kretek filter.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri, maka Pemerintah Provinsi Kepri merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota baik jangka pendek maupun jangka Panjang dengan mengacu pada Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi yang telah disusun.
2. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan ditingkat pedagang dan distributor, termasuk margin disetiap rantai distribusi terutama pada komoditas pangan strategis. Koordinasi dengan distributor perlu terus dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan arah harga kedepan sebagai dasar penyusunan upaya antisipasi pengendalian inflasi.
3. Melakukan operasi pasar murah bersama distributor dan pihak lainnya khususnya untuk komoditas pangan strategis terutama aneka cabai dan telur ayam disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepri.
4. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah.
5. Mendorong penggunaan Smart Green House dan melakukan pengaturan siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga pasokan dapat stabil.