Bappeda Kepri Study Comparative ke “Negeri Pasundan

“

Bandung – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan entitas baru dan berada di bawah Pemerintah Daerah. Kehadiran BRIDA diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, organisator, dan kolaborator untuk memecahkan permasalahan dan pengambilan kebijakan berbasis riset (science based policy).

Sebagaimana diketahui pembentukan BRIDA merupakan amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek dan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Pemerintah Provinsi Kepri sudah mengambil langkah – langkah dalam rangka pembentukan BRIDA. Bahkan Bappeda Provinsi Kepri sudah melaksanakan kegiatan Rakor Kelitbangan Seri I : Penguatan Kelembagaan serta SDM Riset dan Inovasi, serta melakukan studi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D), Kamis (24/11).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kepri Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.S.E yang didampingi oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Tedy Kardana, S. Sos, Peneliti Muda Sekar Nur Wulandari, Peneliti Pertama Aliffisya Ummu Raihan, S. Mat dan staf Bappeda Kepri.

Berdasarkan Pemaparan Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BP2D Provinsi Jabar Fajar Librianto, S.Si., M.M bahwa Lembaganya terbentuk dan menjadi Badan sendiri sejak tahun 2017, sebelumnya merupakan Bidang Litbang di Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Fajar menyampaikan bahwa BP2D Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dengan sejumlah Perguruan Tinggi seperti LIPI, ITB, UI, Unpad, UPI, IPB, Polman, BPPT, Telkom University, Poltek Kesejahteraan Kesehatan Sosial Bandung, dan Uniba dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai Badan Litbang.

Bahkan sejumlah Riset Prioritas tahun 2023 akan dikerjakan oleh Tim Peneliti BP2D yang berjumlah 14 orang yaitu, Riset terkait Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan organisasi, Penataan Tata Laksana/Proses Bisnis Reformasi Birokrasi, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan, dan riset Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi terhadap Pelayanan Publik.

Peneliti Ahli Madya BP2D Provinsi Jabar Aji Winara, S.Hut., M.Si dan Dr. Ramon Kaban, M.Si yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan bahwa lembaganya Menjadi Think Tank bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka membuat Kebijakan.

“BP2D mempunyai tugas strategis yakni memberikan berbagai data dan analisis yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah kebijakan, agar seluruh kebijakan di daerah yang ada berbasis hasil riset yang komprehensif (science based policy),” ungkap Aji.

Kabid Litbang Bappeda Kepri Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.S.E menyampaikan pihaknya mendapat banyak pengetahuan dan informasi dari Tim Peneliti BP2D Provinsi Jabar.

“Mereka sudah maju beberapa langkah dari kita, SDM Penelitinya sudah berjumlah 14 orang, sedangkan kita baru 2 orang, Sejumlah Penelitian dilaksanakan secara mandiri oleh mereka, bahkan Kebijakan Pemprov Jabar diambil berdasarkan hasil penelitian dari BP2D, studi dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Kita”, ungkap Raymond.