Bappeda Fasilitasi FGD Kebijakan Pengelolaan Oill Spill di Kepri
Tanjungpinang – Tumpahan minyak/ Oill Spill di Kepulauan Riau telah terjadi selama puluhan tahun. Sering kali terjadi ketika Musim Utara tiba, Namun hingga kini pemerintah belum dapat mendeteksi secara langsung sumber tumpahan minyak tersebut.
Tumpahan minyak klasifikasi B3 tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan bahkan menimbulkan kerugian sektor ekonomi, perikanan, pariwisata, kesehatan dan jasa.
Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan, dan Pemko Batam yang disupport oleh Pemerintah Pusat sudah berupaya menanggulangi oill spill dengan cara menjalin kerjasama dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, melakukan patroli laut, serta pengecekan berkala terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan laut Kepri.
Berkenaan hal tersebut, Bappeda Provinsi Kepri memfasilitasi Forum Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengelolaan Oill Spill pada Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (8/11) di Ruang Rapat Bappeda Kepri, Pulau Dompak.
FGD tersebut dipimipin oleh Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kepri Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.S.E, dan sebagai moderator Subkor Inovasi dan Litbang Bappeda Kepri, Novia, ST, serta di hadiri OPD terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko Batam.
Diketahui, Pelaksanaan FGD Tersebut untuk Kebutuhan Penelitian yang diinisiasi oleh Universitas Terbuka (UT) dan Univeristas Negeri Medan (Unimed).
Dr. A. Hadian Hamzah, M. I. L selaku Ketua Tim Peneliti menyampaikan tujuan penelitian tersebut adalah:
- Menganalisis kebijakan pengendalian tumpahan minyak kapal dan industri yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.
- Menganalisis hasil valuasi ekonomi akibat dampak tumpahan minyak pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.
- Menentukan model strategi pengendalian tumpahan minyak kapal dan industri yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.
Hadian berharap Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Kepri dalam menemukan alternatif model strategi pengendalian tumpahan minyak kapal dan industri yang mencemari perairan Kepulauan Riau dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.