Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 bertempat di Aula Wan Seri Beni, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Dompak – Tanjungpinang pada hari Rabu (30/03/2021).
Acara Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tersebut langsung dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, SE, MM dan dihadiri secara virtual oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, MSi, serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Bappenas Dr.Ir. Arifin Rudiyanto, MSc. Hadir juga mantan Gubernur Kepri Drs. Ismeth Abdullah beserta istri Aida Zulaika, Kepala Kejaksaan Tinggi, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri, DPRD Provinsi Kepri dan Kab/Kota, Tokoh masyarakat, MUI, LAM dan seluruh stakeholder di Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, SE, MM menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 Provinsi Kepri juga disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang memuat Program dan Strategi Nasional. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya akan dijabarkan lebih detail dalam Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan di rencana kerja perangkat daerah.
Gubernur Ansar Ahmad juga menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2023 mengangkat tema “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”. Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan adalah Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah; Pembangunan Infrastruktur Wilayah; dan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.
Terkait dengan kondisi makro ekonomi, menurut Gubernur Ansar Ahmad telah menunjukkan tren yang positif setelah sempat terpuruk pada tahun 2020 pada angka minus 3,80%. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2021 mencapai 3,43% yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta penggalian dan pertambangan. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut telah sesuai dengan target RPJMD untuk tahun 2021 yaitu 1,5% – 3,5%. Menurutnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi pulihnya perekonomian di Kepri dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Adapun tingkat inflasi Kepri relatif stabil yaitu berada pada kisaran 2,29% year on year (Januari 2022 terhadap Januari 2021). Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi penurunan dari 10,34% pada tahun 2020 menjadi 9,91% pada tahun 2021. Upaya-upaya akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pendidikan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan PDRB dan Indeks Gini Rasio. Optimalisasi potensi daerah juga dilakukan melalui peningkatan sektor industri, perdagangan, pertanian dan investasi daerah.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa potensi kelautan Provinsi Kepri akan terus dioptimalkan meskipun kewenangan wilayah laut Provinsi relatif kecil dibandingkan dengan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemanfaatan potensi kelautan salah satunya telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri kepada BUMD melalui usaha seperti pengembangan logistik kepelabuhanan usaha galangan kapal, pergudangan dan lain-lain. Menurut Gubernur, kunjungan wisatawan ke Kepri sebelum pandemi mencapai hampir 3 juta orang, dan akan kita usahakan untuk kembali pulih dengan penanganan Covid-19 yang semakin membaik. Pembangunan akan kita optimalkan dengan kemampuan APBD, APBN dan DAK guna mewujudkan provinsi Kepulauan Riau yang berdaya saing dan berbudaya.
Sementara itu, sambutan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, MSi mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah daerah diminta tetap fokus pada pengendalian Covid-19. Pemda juga diminta segera menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2023. Arah pengembangan wilayah Sumatera Tahun 2023 untuk Kepri diantaranya adalah pengembangan kawasan industri smelter dan pembangunan jalan trans di Kabupaten Natuna. Pembangunan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023.
Sedangkan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Bappenas Dr.Ir. Arifin Rudiyanto, MSc. dalam sambutannya mengatakan bahwa usulan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2023 yang cukup efektif di RKP 2023 adalah pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata di Kota Batam, pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan, pembangunan fly over simpang Kabil dan pembangunan jembatan Batam-Bintan, pelatihan kurikulum guru kejuruan, peningkatan peralatan pendidikan SMK pendidikan dan penyiapan tenaga kerja industri kompeten.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH, MH dalam sambutannya meminta pemerintah Povinsi Kepri melakukan optimalisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan, pariwisata dan melakukan peningkatan kompetensi SDM dan peraturan terkait investasi, agar pembangunan yang dilakukan dapat ditopang dengan peraturan yang kuat. Sektor yang terkena pandemi covid 19 diharapkan juga segera bangkit seperti pariwisata dan UMKM. Berbagai pembangunan yang dapat menarik daya tarik wisatawan harus dioptimalkan. Pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat harus dapat diakomodir. Pembangunan berupa usulan reses anggota dewan yang berasal dari masyarakat baik SDM dan infrastruktur merupakan pendekatan pembangunan kepada masyarakat.
Adapun Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Andri Rizal, SE, MM dalam laporannya mengungkapkan bahwa Musrenbang dilakukan secara hybrid yaitu secara online dan offline, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Menurutnya, Musrenbang merupakan tahapan yang harus dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri/Bappenas. Musrenbang wajib dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun nasional. Untuk pemerintah Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah selesai dilakukan Musrenbang. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Andri Rizal, SE, MM melaporkan bahwa Musrenbang Kabupaten Bintan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022, Kabupaten Karimun tanggal 10 Maret 2022, Kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2022, Kota Batam tanggal 21 Maret 2022, Kabupaten Natuna tanggal 21 Maret 2022, dan Kabupaten Lingga tanggal 17 Maret 2022 dan Kabupaten Anambas tanggal 28 Maret 2022.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi kepulauan Riau Tahun 2023 ini dilaksanakan selama 2 hari (Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2022), dengan dihadiri sebanyak 227 orang secara offline dan 995 orang secara online. Pada acara pembukaan ditampilkan juga pembacaan Gurindam 12, tari persembahan, dan penandatanganan MOU kerjasama dengan Kab/Kota, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kelompok desk I – VI setelah istirahat makan siang.