PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKRENBANG) TAHUN 2019

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) menyelenggarakan Rapat  Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2019 untuk Regional Pertama yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Acara digelar  di Padang, Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan, acara ini merupakan momentum yang penting untuk perencanaan pembangunan nasional yang selaras dan terintegrasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Di dalam pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2019 ini adalah suatu forum yang sangat-sangat penting dan strategis, akhirnya dari pihak kemendagri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengambil tema ‘Menyongsong Pembangunan 2020-2024 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selaras dan terintegrasi pertemuan hari ini,” kata Hadi.

Selanjutnya, Hadi juga menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2019 ini mempunyai arti atau dapat diartikan pelaksanaannya tidak sama dengan yang lalu, bahwa kalau dulu kita samakan antara rencana kerja pemerintah dengan rencana kerja pemda di dalam menyinkronkan, melaraskan, mengharmonisasikan program yang didasarkan RPJMN. Namun untuk RKP ditahun 2020 ini kita susun tidak didasarkan atas RPJMN, tetapi kita dasarkan atas apa yang menjadi evaluasi RPJMN 2015-2019 dan juga kebutuhan prioritas dan mesesak ditahun 2020. Karena apa? Bahwa RPJMN yang disusun tahun 2020-2024 masih menunggu visi misi presiden terpilih periode 2019-2024, dan yang lebih harus dipahami bahwa pelaksanaan RKP dan RPJN 2020-2024 adalah merupakan tahapan akhir didalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Nasional,” papar Hadi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas  menyampaikan bahwa “Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali adalah penopang utama perekonomian nasional. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia unggul, ketersediaan infrastruktur, serta akses yang luas terhadap perdagangan nasional dan internasional. Untuk itu, kita harus dapat mengelola seluruh sumber daya dengan efisien dan produktif, dan memanfaatkan akses perdagangan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap Pemerintah Daerah dapat lebih aktif mengembangkan investasi di daerah dengan menata kembali perizinan, menyelesaikan permasalahan lahan, menyediakan infrastruktur pendukung, serta memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya,”.

Rudy menyampaikan pada 2020, perekonomian Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,62 persen, angka kemiskinan turun menjadi 7,99 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,7 persen. Prioritas pembangunan Sumatera, yaitu penguatan ketahanan bencana pantai barat Sumatera, pengembangan hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan (agroindustri) didukung infrastruktur yang memadai, pengembangan SDM terampil untuk mendukung kawasan industri, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan kepulauan. Sementara, wilayah Jawa-Bali diharapkan tumbuh sebesar 5,74 persen, angka kemiskinan turun menjadi 7,73 persen, dan TPT turun menjadi 5,50 persen. Untuk mencapai target itu, prioritas pembangunan wilayah Jawa-Bali adalah penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Jawa, pembangunan sarana transportasi massal metropolitan dan perkotaan, pengembangan Bali bagian utara, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Rudy juga menyampaikan rancangan tema dan prioritas pembangunan 2020 yang menunggu ditetapkan dalam Sidang Kabinet. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan lima prioritas nasional, yaitu:

(1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,

(2) konektivitas dan pemerataan,

(3) nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja,

(4) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan

(5) stabilitas pertahanan dan keamanan. Kelima prioritas nasional akan dituangkan ke program prioritas disertai kegiatan, proyek dan output, serta lokasi yang jelas. Rakortek Wilayah I yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri pada 25 Februari hingga 1 Maret 2019 ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah melalui Bappeda Provinsi dan OPD/Dinas tentang program, kegiatan, proyek dan output prioritas yang akan dilaksanakan pada 2020. Rakortek ini merupakan rangkaian forum perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan dan program yang tercantum dalam RKP, Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dan sekaligus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020