Litbang

FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN 2019 UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KEPRI 2020

Tanjungpinang, 17 Desember 2019

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum dilaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi terkait penyusunan program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemprov Kepri harus membuat prioritas-prioritas pembangunan setiap tahunnya agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif serta mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.
Sebagaimana RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, pada Tahun 2019 ini kebijakan pembangunan diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”, sedangkan, Pembangunan daerah pada Tahun 2020 diarahkan pada  “Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya” dengan Prioritas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
b. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif;
c. Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat;
d. Peningkatan daya saing ekonomi;
e. Pengembangan pusat kebudayaan melayu.
Untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan pembangunan guna mendukung tema dan prioritas pembangunan tahun 2020 maka akan disusun dan diselaraskan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Tugas mewujudkan pembangunan terkadang menghadapi tantangan sangat berat karena keterbatasan anggaran pemerintah provinsi, sehingga mengharuskan kita untuk bekerja cerdas melakukan terobosan kegiatan yang mampu men-generate income sehingga tidak terus bergantung pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal, namun di sisi lain adanya peningkatan kapasitas partisipasi swasta, memunculkan peluang untuk meningkatkan pembiayaan investasi, khususnya ekuitas, yang bersumber dari Non-Anggaran Pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi pembiayaan antara lain melalui pendekatan creative financing (pembiayaan kreatif).
Keberhasilan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau merupakan keberhasilan kolektif dari peran Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Masyarakat.  Oleh karena itu, mari kita merapatkan barisan bekerja bersama secara sinergis dan berkesinambungan.
Penyusunan RKPD 2020 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu untuk memperhatikan:
1.  Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi/industri, agar perekonomian masyarakat berkembang.  
2.  Peningkatan investasi di daerah dalam upaya mendorong PAD dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan inovasi pembiayaan kreatif seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA);
3.  Penentuan program dan kegiatan dengan memprioritaskan belanja-belanja yang menyentuh masyarakat;
4.  Membangun Komitmen seluruh stakeholders baik Pemerintah, Pelaku Usaha  dan Masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan.
Dalam pelaksanaan Forum OPD Tahun  2019, Pemprov Kepri mempergunakan  system  e-Planning untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Sehingga diharapkan dengan mempergunakan e-Planning ini, proses penyusunan perencanaan mulai dari Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Perangkat Daerah, Rakor OPD, Pra-Forum, Forum OPD, kemudian pelaksanaan Musrenbang hingga penyusunan KUA/PPAS akan dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dengan mempergunakan sistem e-Planning ini juga akan memudahkan kita dalam membuat pelaporan, pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja program berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD setiap tahunnya. Sehingga akan langsung ketahuan OPD mana yang kinerja program kegiatannya bagus dan yang tidak bagus. Pemprov Kepri akan melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terhadap pencapaian target kinerja untuk nanti sebagai bahan dalam menentukan Reward dan Punishment.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *