RAPAT LAPORAN AKHIR KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2010-2015 DENGAN METODE BARU

Dalam rangka penyampaian laporan akhir Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau 2010 – 2015 dengan metode baru, Bappeda khususnya Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan menyelenggarakan rapat pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 di Ruang Rapat Bappeda Gedung D Lt.3 Dompak. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil perhitungan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan metode baru oleh BPS Kepri yang merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan akselerasi data.  Narasumber pada acara ini adalah Kepala Subdirektorat Analisis Statistik BPS RI, Ibu Hermawati Marhaeni, M.Sc dan Kepala Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik  BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ir. Zunadi, M. NatResEcon. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi/Kabupaten/kota se- Kepulauan Riau dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak  Drs. M. Darwin, MT.

Kepala Subdirektorat Analisis Statistik BPS RI, Ibu Hermawati Marhaeni, M.Sc dalam paparannya menyampaikan materi tentang Pembangunan Manusia Berbasis Gender dimana IPM dihitung dengan menggunakan  metode baru yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu : 1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat  dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), 2) Dimensi Standar Hidup Layak dengan indikator pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 komoditas PPP), dan 3) Dimensi Pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25+).

Adapun Manfaat IPM antara lain :

1.IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

2.IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI.

3.IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2015, capaian pembangunan manusia Indonesia yang diukur dg IPM sebesar 69,55 melebihi target APBN 2015 sebesar 69,4. Pada tahun 2015, IPM Indonesia tumbuh 0,94 persen. Pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2014. Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada semua komponen pembentuk indeks.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) nasional tahun 2015 masih sesuai dengan target RPJMN yang menyatakan bahwa IPG terus meningkat selama periode 2014-2019. Peningkatan IPG nasional disebabkan oleh peningkatan IPM perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Capaian IPG Indonesia tahun 2015 sebesar 91,03. Terdapat 16 Provinsi yang memiliki capaian IPG di atas capaian nasional, 18 sisanya berada di bawah capaian nasional. Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi ke-5 (lima) diantara capaian IPG diatas nasional.

Secara umum pembangunan manusia dan kesetaraan pembangunan Gender di Indonesia meningkat. Beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami penurunan kesetaraan Gender sebagai akibat perbedaan kecepatan pembangunan manusia menurut gender. Penurunan pemberdayaan gender utama terjadi karena penurunan peran perempuan dalam parlemen.

Kepala Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, Ir. Zunadi, M. NatResEcon dalam paparannya menjelaskan IPM di Provinsi Kepulauan Riau selama periode pengamatan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 mencapai 73,75. Angka IPM Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 termasuk dalam kategori tinggi. Secara nasional IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 menempati urutan keempat sedangkan di kawasan Pulau Sumatera menempati urutan teratas.

Ditinjau secara spasial, pada tahun 2015 IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam yaitu mencapai 79,34 dan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Lingga yaitu sebesar 61,28. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakmerataan keberhasilan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Disparitas juga terjadi pada dimensi pembentuk IPM yaitu Kesehatan, pendidikan dan paritas daya beli. Hal ini terkait juga dengan kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan di Kepulauan Riau. Selain itu, pembangunan perekonomian juga belum merata karena investasi masih cenderung terpusat di perkotaan.

Kabupaten Natuna merupakan kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat di Kepulauan Riau selama kurun waktu 5 tahun terakhir (dari tahun 2010 sampai tahun 2015). Selama periode tersebut, angka IPM Natuna tumbuh sampai dengan 6,91 persen atau meningkat 1,38 persen per tahunnya. Sebaliknya, Kabupaten Bintan merupakan kabupaten dengan pertumbuhan IPM terlambat di Kepulauan Riau. Selama periode lima tahun terakhir angka IPM Kabupaten Bintan tumbuh sebesar 2,93 persen atau meningkat 0,59 persen per tahunnya.

Angka IPG Kepulauan Riau dan kabupaten/kota di Kepulauan Riau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang berarti bahwa setiap tahunnya semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Angka IPG Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat keenam nasional dan menduduki peringkat kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Barat. Dilihat secara spasial, Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas mempunyai ketimpangan pembangunan laki-laki dan perempuan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Rekomendasi yang diberikan dari hasil kajian IPM Kepulauan Riau 2010-2015 dengan metode baru adalah :

1)Pada level provinsi capaian IPM dapat ditingkatkan dengan intervensi melalui kebijakan regulasi dan kebijakan penganggaran pada dimensi/komponen IPM yang masih rendah, seperti: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan daya beli/Purchasing Power Parity.

2)Dari sisi spasial, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu untuk mendorong kabupaten/kota dengan capaian IPM relatif rendah seperti Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun baik dengan kebijakan regulasi maupun penganggaran.

3)Dari aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah secara umum masih jauh dari harapan.

4)Dari aspek kesehatan, perlu diteruskan upaya yang konsisten dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, lingkungan dan sanitasi yang sehat, air yang layak, dan perumahan yang sehat bagi seluruh masyarakat.

5)Dari aspek ekonomi, daya beli penduduk Provinsi Kepulauan Riau secara spasial terjadi disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota.

6)Perlu peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak terutama untuk Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas agar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat berkurang sehingga angka IPG-nya meningkat.

Kepala Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan, Bapak Drs. M. Darwin, MT menyampaikan sebaiknya hasil kajian IPM Provinsi Kepulauan Riau ini diaplikasi melalui program-program kerja dari Perangkat Daerah yang berkaitan langsung seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Beliau juga menyampaikan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau program-program sudah mengarah pada kebijakan. Namun untuk melihat efektifitas program diperlukan  kajian-kajian yang melibatkan masyarakat dan instansi yg terkait sehingga perencanaan yang telah disusun atau diprediksi Bappeda sama dengan harapan masyarakat. Permasalahan yang sering ditemukan adalah tidak didukung oleh akses yang memadai karena tiap-tiap daerah memiliki  karakter masing-masing.

Sedangkan Kepala Sub Bidang Statistik dan Pendataan Bappeda, Bapak Harry Prima Putra, M.Si menyampaikan indikator-indikator dalam IPM seperti rata-rata lama sekolah, perhitungan IPG dan IDG merupakan indikator penting dalam menyusun RPJMD. Oleh karena itu dengan adanya kajian IPM ini sangat membantu dalam kesempurnaan data tahun 2015 dan sebagai dasar untuk memproyeksikan angka target capaian 5 tahun kedepan.

Beliau juga menyampaikan dalam dokumen Ranperda RPJMD, Kepri memasang target nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 76,42. Namun BPS  tidak bisa mengeluarkan angka prediksi atau estimasi atas nilai IPM yang telah ditargetkan tersebut. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi  yang cepat berubah.

Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa IPM Kabupaten Natuna menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat sedangkan nilai IPM Kabupaten Karimun sedang. Hal ini menarik karena dalam analisa perekonomian, Karimun termasuk dalam kawasan strategis dengan perekonomian yang baik. Nilai IPM Karimun yang sedang ini disebabkan oleh adanya dua komponen penentu nilainya stagnan yaitu pengeluaran perkapita dan Angka Harapan Lama Sekolah. Ibu Hermawati menambahkan hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga di Karimun karena dalam menganalisis IPM dilihat antar waktu dan antar wilayah.

Kemudian disampaikan juga bahwa nilai IPM Kepulauan Riau tinggi karena kontribusi perekonomian Kota Batam yang besar. Jika Kota Batam sementara di keluarkan dari perhitungan untuk melihat capaian IPM Kepulauan Riau, hal tersebut  tidak bisa dinilai karena dua indikator penentu IPM yaitu Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita menggunakan data dari hasil sensus penduduk dalam satu Provinsi. (Sekar)