RAPAT LAPORAN AKHIR KAJIAN INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2011-2015

Dalam rangka penyampaian laporan akhir Kajian Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015, Bappeda khususnya Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan menyelenggarakan rapat pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 di Ruang Rapat Bappeda Gedung D Lt.3 Dompak. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kajian ICOR yang bekerjasama dengan BPS Kepri.  Narasumber pada acara ini adalah Kepala Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik  BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ir. Zunadi, M. NatResEcon. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi/Kabupaten/kota se- Kepulauan Riau dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak  Drs. M. Darwin, MT.

Kepala Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, Ir. Zunadi, M.NatResEcon dalam paparannya menjelaskan laporan akhir kajian Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dilatar belakangi oleh inevstasi merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan  pertumbuhan ekonomi suatu wilayah domestik. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi akan meningkatkan stok kapital (capital stock). Setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat/pelaku usaha untuk menghasilkan output  yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan Kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit Output secara fisik maupun nilai (uang). Indikator ICOR ini diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan produktivitas investasi, serta kebutuhan investasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Menyediakan data ICOR sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi Kepri, seperti menentukan kebutuhan dana investasi sektoral dan menentukan pilihan sektor/subsektor untuk investasi.

Adapun tujuan dari kajian ICOR adalah :

a)Menyediakan data ICOR Sektoral Provinsi Kepulauan Riau periode 2011-2015.

b)Menyediakan hasil analisis ICOR Sektoral Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015.

c)Memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru dengan skenario beberapa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.

d)Menyediakan rekomendasi kebijakan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

e)Menghitung tingkat investasi fisik dan ICOR Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Tren kegiatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau selama periode pengamatan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 85,86 triliun,- (nominal ADHB-atas Dasar Harga Berlaku)  Rp 61,34 triliun,- (riil ADHK-atas Dasar Harga Berlaku). Tercatat 3 sektor yang memberikan share terbesar terhadap total investasi Kepulauan Riau selama periode 2011-2015, yaitu: Industri Pengolahan (31,78%); Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (10,78%); dan Transportasi dan pergudangan (10,24%). Penanaman modal terbesar selama periode 2011-2015 terjadi di Kota Batam (68,76%) dan investasi terkecil di Kabupaten Lingga (1,39%).Hasil penghitungan ICOR Total Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar 6,96. Angka ICOR ini relatif masih kurang efisien bahkan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,74). Di antara Provinsi lain se-Sumatera, ICOR Kepulauan Riau termasuk kategori menengah.

Rekomendasi yang diberikan dari hasil kajian ICOR Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 adalah :

a.Angka ICOR yang realtif tinggi memerlukan nilai investasi yang lebih besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

b.Dengan mempertimbangkan masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota, investasi di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas perlu didorong lebih kuat lagi dengan kebijakan investasi dan pembiayaan yang memadai agar tidak semakin tertinggal.

c.Pilihan sektor untuk investasi sebaiknya menggunakan berbagai macam indikator.

d.Pembukaan investasi baru pada lapangan usaha pertanian; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran serta akomodasi dan restoran diharapkan dapat mengatasi tingginya tingkat pengangguran.

e.Untuk meningkatkan investasi PMA dan PMDN, pemerintah perlu meningkatkan promosi, deregulasi, dan kebijakan-kebijakan yang pro investasi.

f.Untuk meningkatkan daya tarik wilayah untuk tujuan investasi diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

g.Memberdayakan BPM-PTSP dan memberikan fungsi koordinatif  untuk menjalankan fungsinya sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap kemajuan investasi.

h.Dari segi pembiayaan diharapkan Bank Indonesia mampu mengawasi suku bunga kredit investasi menjadi lebih rendah dan akses kredit semakin mudah bagi UMK.

i.Daerah harus membuat business planning map tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan feasibility-study yang matang.

j.Faktor eksternal berupa inovasi, teknologi, kreativitas, jejaring, dan Sumber Daya Manusia sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menemukan teknologi baru, pengembangan pasar, meningkatkan kompetensi dan skill SDM.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan, Ibu Dra. Mardiah menyampaikan data sekunder dari PMA dan PMDN sebaiknya digunakan sebagai data pendukung bukan  sebagai data pembanding. Investasi berupa hibah dan bantuan yang masuk di wilayah Kepri juga sebaiknya sudah masuk ke dalam kapital Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk dana dekonsiliasi. Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa pertumbuhan investasi di Bintan lebih rendah dibandingkan Kota Tanjungpinang sedangkan PAD Bintan besar terutama pada urusan pariwisata. Hal ini disebabkan oleh Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau sehingga perputaran investasi lebih cepat karena terbantu dari APBD Provinsi seperti pengadaan kendaraan bermotor dan peremajaan gedung-gedung. Beliau juga menyampaikan sebaiknya rekomendasi yang diberikan tidak terbatas pada peraturan atau kebijakan yang harus diperbaiki, namun juga percepatan pada peraturan dan kebijakan agar tidak menimbulkan kerugian dan akibat yang besar.

Kepala Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan, Bapak Drs. M. Darwin, MT menyampaikan rekomendasi dari kajian ICOR ini harus bisa memberikan solusi atas masalah disparitas antara Kab/kota di Provinsi Kepulauan Riau agar terciptanya iklim investasi yang baik, perijinan yang transparan, sarana dan prasarana diperbaiki dengan tujuan menarik lebih banyak investor ke daerah. Sebagai contoh pada Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas yang memiliki APBD yang cukup besar, artinya anggaran tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk memancing pertumbuhan investasi.

Selain itu beliau menyampaikan pada kondisi perekonomian saat ini dengan trend yang cenderung menurun, diperlukan perluasan jaringan komunikasi dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk kembali menggerakkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Sub Bidang Statistik dan Pendataan, Bapak Harry Prima Putra, M.Si menjelaskan bahwa dalam perhitungan ICOR ini berlaku konsep Cateris Paribus, artinya variabel lain dianggap konstan. Analisa ICOR ini penting untuk membantu dalam menganalisa pertumbuhan investasi suatu wilayah.

Pada kesempatan ini beliau juga menyampaikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk meningkatkan investasi khususnya dalam bidang industri Marine / perkapalan. Namun dengan adanya isu-isu negatif yang terjadi di Batam seperti demonstrasi pengurangan Tenaga kerja, mempengaruhi pihak investor untuk menanamkan modalnya ke Provinsi Kepulauan Riau. oleh karena itu dibutuhkan rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut. (Sekar)