
RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dalam rangka Percepatan Pembangunan Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu Bappeda Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 yang lalu. Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan berlangsung di Hotel CK ini yang dihadiri oleh SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan dari Bappeda Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau, APINDO Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Dimana, dalam kurun waktu tahun 2011-2015, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,02 % sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 %.
Untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2011-2015), dari sebesar 6,79% menjadi 5,78%, hal ini lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,13%. Disisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 6,20%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,69%. Arahan Pemerintah dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada tema pengembangan wilayah Sumatera dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu : salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan. Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 fokus kepada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten/ kota tertinggal. Akselerasi pembangunan wilayah tersebut tertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah SDA, penguatan kapasitas IPTEK, serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.
Narasumber didatangkan langsung dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Totok Hari Wibowo, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ing. Iskandarsyah serta Kepala Bidang Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Junaidi. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, dikatakan bahwa sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu terwujudnya Kepulauan Riau sebagai tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim, maka hal yang perlu dipertanyanyakan yaitu : bagaimana mewujudkan kesejahteraan?. Dalam hal ini, ada 4 (empat) persyaratan jika ingin mewujudkan Kepulauan Riau unggul dan berhasil dalam pembangunan, antara lain :
– Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul;
– Harus ada sentuhan teknologi;
– Regulasi khusus;
– Enterpreuner Government.
Pemerintah mempunyai tugas dalam membangun infrastruktur, konektivitas. Ditambah lagi daerah Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dan pesisir. Dalam membangun Kepulauan Riau dengan daerah pulau dan pesisir pantai tentu membutuhkan dana yang besar. Disamping itu, ada beberapa indikator yang merupakan barometer keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian, yaitu membuka ketersediaan lapangan pekerjaan dan memperkuat daya beli masyarakat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah dimana Kepulauan Riau memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti potensi tambang (timah, bauksit, pasir, besi dll), potensi alam wisata bahari, potensi perikanan dan kelautan, potensi berbatasan dengan berbagai negara, potensi pertanian dan perkebunan serta potensi lainnya sehingga memiliki kemandirian fiskal dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelum acara ini berakhir dengan sesi tanya jawab, narasumber juga menyampaikan mengenai strategi percepatan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang erat kaitan dengan persepsi tentang kewirausahaan di Indonesia. Dimana Indonesia memiliki potensi pengembangan wirausaha yang besar, namun minat masyarakat untuk berwirausaha masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat berkaitan dengan ketersediaan informasi mengenai peluang usaha dan cara mendirikan usaha. (azika)

