KUNJUNGAN SEKJEN DPR-RI KE BAPPEDA PROV. KEPRI DALAM RANGKA DIPLOMASI EKONOMI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI
BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan wawancara dengan Peneliti Bidang Hubungan Internasional dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Wawancara dan diskusi tersebut berkaitan dengan kegiatan penelitian tentang “Diplomasi Ekonomi Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI. Peserta peneliti yang hadir dari Bidang Hubungan Internasional dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah Dra. Adirini Pujayanti, M.Si, Drs. Humprey Wangke, M.Si, Lisbet, S.IP, M.Si dan Sita Hidriyah, S.Pd, M.Si. Wawancara dan diskusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 di ruang rapat BAPPEDA membahas beberapa permasalahan yang terkait dengan perdagangan, pariwisata, investasi asing dan infrastruktur dalam diplomasi ekonomi.
Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 prioritas pembangunan yaitu : 1)Pengembangan industri pengolahan, perikanan dan kelautan serta pariwisata secara berkelanjutan. 2)Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. 3)Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat. 4)Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. 5)Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya. 6)Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Peran BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau sangat penting bagi kontribusi ekonomi terutama terkait dengan investasi. BAPPEDA sesuai dengan tupoksinya, harus menjalankan koordinasi terkait dengan perencanaan pembangunan didaerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat juga indikator pertumbuhan ekonomi. BAPPEDA selalu aktif berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga sesuai dengan target yang ada di RPJMD.
Koordinasi antar lembaga atau instansi terkait dengan diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo antar lembaga sangat diperlukan dalam berbagai hal, khususnya mengenai diplomasi ekonomi. Semua investasi yang ada harus bekerja sama untuk memajukan daerah. Apalagi daerah yang bercirikan kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Di Kepri, BAPPEDA melakukan koordinasi dengan SKPD-SKPD yang merupakan mitra pembangunan setiap bidang. Hal ini terlihat dari rapat forum SKPD yang kita laksanakan sebelum Musrenbang RKPD.
Daya saing internasional dalam sektor infrastruktur Indonesia sehingga mampu membantu diplomasi ekonomi Presiden Joko Widodo. Saat ini infrastruktur yang ada di Indonesia belum memiliki standar internasional yang hanya mengandalkan teknologi dari dalam negeri. Pembangunan infrastruktur yang masih seadanya saja yang belum mendukung kebutuhan mancanegara. Indonesia masih harus memperlihatkan eksistensinya minimal di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Singapura masih sangat mendominasi dalam hal infrastruktur. Untuk itu, kita sangat setuju dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor maritim, karena memang wilayah Indonesia sebagian besar adalah kepulauan. Hal ini sejalan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 90% wilayah lautan. Pembangunan infrastruktur terutama bercirikan kepulauan sangat dibutuhkan.
Keterlibatan sektor swasta harus dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia karena kita harus melihat kemampuan pendanaan kita melalui APBN dan APBD sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat sangat banyak terutama mengenai sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Dalam pelaksanaan Musrenbang, kita selalu melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan pembangunan untuk bekerja sama terutama pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dimulai dari perumusan kebijakan, pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Untuk itu peran sektor swasta sangat dibutuhkan, baik dari segi rehabilitas maupun pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor swasta seperti pasar, tempat pelelangan ikan, irigasi, dan lain-lain.
Terkait dengan pengembangan Pulau Natuna ada keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan fungsi dari pulau terluar. Perencanaan untuk Kepulauan Natuna antara lain membangun pelabuhan besar dan bandara (di Letung dan Tambelan) untuk kelancaran transportasi laut karena wilayahnya luas dan potensi pariwisatanya sangat menjanjikan. Saat ini di Kepulauan Natuna sudah mempunyai kapal bantuan dari pemerintah pusat untuk memperpendek waktu sehingga atau arus barang lebih lancar. Selain itu, transportasi yang rutin adalah kapal PELNI yang berangkat setiap satu kali dalam seminggu, dan pesawat berkapasitas 50 orang yang berangkat dari Batam dan Tanjungpinang setiap beberapa kali dalam seminggu. Dalam bidang keamanan, di Kepulauan Natuna sudah dibangun Pangkalan Angkatan Udara. Saat ini Prov Kepulauan Riau sedang mengedepankan Natuna sebagai kawasan strategis, dimana sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.
Perkembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi baru yang awalnya tergabung dalam Provinsi Riau. Sebagai Provinsi dengan luas wilayah kelautan 96% sedangkan luas daratan hanya sebesar 4%, maka yang terpenting adalah transportasi yang bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat (Transport Conectivity). Transportasi antar pulau yang handal untuk memperpendek waktu sehingga perkembangan perekonomian merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Diharapkan kelancaran transportasi ini akan mengimbangi jumlah penduduk yang saat ini masih terpusat di Kota Batam. Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Strategis Kepulauan Anambas sebagai pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan dan pariwisata. Sedangkan Lingga untuk pengembangan potensi Sumber Daya Alam di bidang pertanian dan perkebunan.
Perkembangan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand salah satunya dengan tidak dikenakan pabean untuk biaya masuk barang-barang yang akan menunjang industri di Provinsi Kepulauan Riau khusunys di Batam, Bintan, Karimun, Tanjungpinang. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pulau terluar juga dimanfaatkan oleh Negara-negara tetangga sebagai gerbang masuk ke Indonesia, baik dalam sektor perdagangan maupun dalam sektor pariwisata.
Dual Track Strategy Provinsi Kepulauan Riau adalah pengembangan kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang (BBKT) : 1) UU No.44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ). 2) PP No.46, 47 dan 48 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. 3) PP No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakukan Kepabeanan Perpajakan dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Revisi PP No. 2 Tahun 2009). Pengembangan Kawasan Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sebagai pusat pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata serta Connectivity.
Diplomasi ekonomi yang terjalin antar Negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand) sudah terjadi kerjasama secara kultural / tradisional. Ada suatu slogan bahwa “Dunia Melayu Dunia Islam” artinya sebagai satu rumpun agama, ras dan budaya sudah terjalin kerjasama yang sudah berlangsung lama hingga saat ini. Kerjasama antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) yang secara rutin mengadakan pertemuan, diharapkan bisa menyelesaikan perbatasan wilayah laut dengan Negara-negara tetangga tersebut.
Potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar dan terbuka, dilihat dari banyaknya acara-acara pariwisata yang diadakan di Provinsi Kepulauan Riau. Khususnya di Kab. Bintan ada beberapa event Internasional Wisata Olahraga (Sport Tourism) yang rutin dilaksanakan di kawasan periwisata Lagoi seperti Meta Man, Bintan Marathon, Bintan Triathlon.. Saat ini juga sedang dibangun Bandara Internasional di Daerah Busung (Pihak swasta) khusus untuk Wisma dari Luar Negeri yang akan berkunjung ke Lagoi. Dengan adanya produk unggulan pariwisata dan sarana yang semakin baik, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata mancanegara (Wisman) ke Indonesia yang tahun ini menargetkan sebanyak 10 juta hingga 12 juta Wisman, dan akan meningkat menjadi 20 juta Wisman pada tahun 2019. (rep:skr)